Recent Posts

RIPARI Law Firm & Associates "Advokat & Legal Corporate"Telah Hadir Di Daan Mogot

Foto : Lembaga Bantuan Hukum RIPARI Law Firm & Associates "Advokat & Legal Corporate" dan Pimpinan umum dan pengacara RIPARI Law Firm & Associates diJalan Jimbaran Blok 1 nomor 12 A Komplek Ruko Daan mogot Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

News Investigasi.com--

Jakarta,-Lembaga Bantuan Hukum RIPARI Law Firm & Associates "Advokat & Legal Corporate" telah hadir diJalan Jimbaran Blok 1 nomor 12 A Komplek Ruko Daan mogot Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

RIPARI Law Firm & Associates "Advokat & Legal Corporate" menerima kasus-kasus bantuan Hukum dari berbagai macam kasus dipimpin oleh ketua Umum Bapak H.Abdul azis muslim.SH.

Lembaga Bantuan Hukum RIPARI Law Firm & Associates "Advokat & Legal Corporate"juga tidak memalah memilih kasus apa saya yang akan dibantu nya dari kasus pertanahan,kasus persengketaan,kasus pidana dan konsultasi Hukum.

H.Abdul azis muslim.SH beliau menjabarkan tentang Peran Para Legal dalam Pemberian Bantuan Hukum diRIPARI Law Firm & Associates "Advokat & Legal Corporate".

Akses terhadap keadilan mensyaratkan masyarakat miskin dan marginal dapat menjangkau institusi peradilan dan kelembagaan hukum dalam upaya menyelesaikan masalah dikomunitasnya.  Untuk mencapai tujuan tersebut negara harus menjamin bahwa sistem hukum yang ada telah mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan yang bersih dan adil serta adanya pengakuan atas persamaan perlakuan didepan hukum tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, tidak ada sedikitpun pengurangan atau pembatasan yang dapat dilakukan oleh negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara mendapatkan hak persamaan didepan hukum. Kemiskinan seseorang tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan pembelaan dan pendampingan dari seorang advokat.

Pembelaan dan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, marginal dan kelompok rentan lainnya akan menciptakan keseimbangan dalam proses hukum (due process of law) sehingga keadilan akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali (justice for all).

Dengan melihat pada masih terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan mengikuti domisi Pengadilan Negeri sedangkan sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok perkotaan. Maka peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Peran paralegal telah ditegaskan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Melalui UU ini maka paralegal telah memperoleh legitimasi hukum sehingga eksistensinya harus diakui oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya. Ketentuan hukum internasional juga mengatur pemberian bantuan hukum dan pengakuan peran paralegal dalam United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System yaitu

Kriteria Umum terkait Kelayakan Bantuan Hukum Prinsip ke-3 mendorong negara untuk menyediakan bantuan hukum terlepas dari kerumitan kasus yang dialaminya atau separah apapun hukumannya.

Paralegal dan Penyedia Layanan Bantuan Hukum Lainnya Prinsip dan Panduan PBB adalah instrumen internasional pertama yang mengakui peran paralegal sebagai penyedia layanan bantuan hukum. Prinsip ke-14 menyatakan bahwa negara harus "recognise and encourage the contribution of lawyers' associations,universities,civil society and other groups and institutions in providing legal aid". Panduan Ke-1,5 dan 13 berkembang lebih lanjut dalam mendorong negara untuk melibatkan aktor-aktor lain dalam mengatur tentang bantuan hukum termasuk melibatkan paralegal dan mahasiswa hukum tandasnya.

( WW )
editor: red

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.