Recent Posts

Ahmudin : Ka DisHub Mengangkangi & mengabaikan Surat Disposisi dari Wakil Gubernur & Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Foto : Ahmudin Ketua Paguyuban Pengurus Dan Karyawan Bus Antar Kota Antar Provinsi ( AKAP ) SE-DKI Jakarta.

News Investigasi.com--

Jakarta,-Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan pedoman Negara Republik Indonesia,yang seharus nya warga masyarakat mendapatkan keadilan dari berbagai macam tindakan-itindakan Diskriminasi dari instansi pemerintah.Senin (26/3/2018).

Ahmudin ketua Paguyuban Pengurus Dan Karyawan Bus Antar Kota Antar Provinsi ( AKAP ) SE-DKI Jakarta beliau mengatakan kepada media News Investigasi.com Menyampaikan,terkait Terbitnya Surat Edaran Kadishub Prov. DKI Jakarta Nomor : 358/1.811 Tentang Pemindahan Operasional Bus Antar Kota Antar Provinsi ( AKAP ) Jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Terminal Terpadu Pulogebang Takarta Timur. Mulai diberlakukan pada tanggal,28 - 1 - 2017 sampai dengan sekarang.

Atas di berlakukan Kebijakan atau Surat Edaran dari Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta nomor : 358/1.811 karena bertentangan dengan hajat hidup orang banyak baik secara sosial ekonomi dan budaya.

Pada tanggal 13-3-2018 Deputi Gubernur Prov. DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi disposisi ke Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta atas Jawaban atau Tindak Lanjut ( TL ) dari Wakil Gubernur Prov. DKI Jakarta.

Di mana pada Tgl 13-3-2018 dan tgl 19-3-2018,Kami sudah menghadap pihak Dishub DKI Jakarta degan bapak Masdes dan bapak Adji. K.tetapi sampai saat in i Pihak Dishub ( KadishuB-) belum ada Tindak Lanjut ( TL ) Disposisi wakail Gubernur dan Deputi Gubernur Prov. DKI Jakarta dengan Nota Dinas nomor : 002523.

Sangat di sayangkan seorang Kepala Dinas Mengangkangi atau mengabaikan surat Disposisi dari Wakil Gubernur dan Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Sejatinya seorang pejabat membuat kebijakan untuk kepentingan Masyarakat serta sejalan dengan VISI dan MISI seorang presiden RI dan Gubernur untuk mengangkat Harkat,Martabat serta Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat. Bukan sebaliknya menyengsarakan masyarakat.

Demi Kesejahtraan dan keadilan Sosial bagi Masyarakat. Mohon Kebijakan dan Perlindungan sebagai berikut

Dampak Sosial Ekonomi yang terjadi terhadap kepentingan Masyarakat Sebagai berikut:
1. Ribuan Pengurus Dan Karyawan BUS AKAP terancam kehilangan Pekerjaan atau jadi pengangguran, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga.

2. Meroketnya angka Kemiskinan di DKI Jakarta bahkan di NKRI.

3. Menyengsarakan para Penumpang untuk menuju ke kampung halaman serta biaya tinggi.

4. Ribuan para Pedagang terancam gulung tikar di dalam maupun disekitar Terminal.

5. Menjamurnya Terminal Bayangan di Prov. DKI Jakarta serta dijadikan sebagai ATM oleh oknum Dishub dan aparat lainnya.

6. Mengabaikan hajat Nasional khususnya umat islam mau menjelang bulan puasa, lebaran, Nataru, dan hari libur nasional lainnya.

Permasalahan ini sudah beberapa Kali di bahas baik DPRD, BPTJ, Prov. DKI Jakarta, Menhub RI. Tetapi belum ada penyelesaian.

Terakhir rapat dengan Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, pada tanggal, 27 -2 - 2018.diaman Undangan tertanggal, 212-2018.Rapat terlaksana atas dasar di terimanya permohonan Audiensi kepada Wakil Gubernur serta Disposisi dari Gubernur Prov. DKI Jakarta.

Dari hasil rapat disampaikan ke Wakil Gubernur Prov. DKI Jakarta Melalui Nota Dinas Deputi Gubernur Prov. DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi pada tanggal 1 - 3 - 2018.

Pada tanggal 5 - 3 - 2018 Wakil Gubernur Prov. DKI Jakarta menjawab atau Tindak Lanjuti ( TL) Nota Dinas Deputi Gubernur Prov. DKI Jakarta.

Dan pada tanggal 13-3-2018 Deputi Gubernur Prov. DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi disposisi ke Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta atas Jawaban atau Tindak Lanjut ( TL ) dari Wakil Gubernur Prov. DKI Jakarta.

1. " OPERASIKAN KEMBALI BUS AKAP" di Terminal Provinsi DKI Jakarta.

2. Terbitkan Surat Instruksi Gubernur Prov. DKI Jakarta Untuk Mencabut Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jakarta Nomor : 358/1.811.

Terminal Provinsi DKI Jakarta di Operasikan Kembali Untuk BUS AKAP dapat mewujudkan VISI dan MISI Presiden RI dan Gubernur di Provinsi DKI Jakarta :

1. Memberikan Pelayanan yang lebih baik dan ekonomi terjangkau oleh Masyarakat.

2. Membuka Lapangan Kerja untuk mengatasi pengangguran.

3. Sebagai Pondasi Pergerakan Ekonomi Kerakyatan.

4. Meningkatkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Prov. DKI Jakarta.

5. Turut Mencerdaskan Bangsa dan mengentaskan Kemiskinan.

6. Mengurangi Ketimpangan Kehidupan serta Memerdekakan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

7. Sumber Pemasukan APBD Prov. DKI Jakarta.

8. Memanusiakan manusia.

KETIDKADILAN, DISKRIMINASI yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta adalah :

1. BUS AKAP Dilarang Beroperasi di Terminal Resmi Provinsi DKI Jakarta.

2. Di Terminal Bayangan Prov. DKI Jakarta BUS AKAP banyak yang beroperasi bahkan di pelihara oleh oknum Dishub dll.

3. Terminal Tanjung Priok Tetap Beroperasi untuk BUS AKAP.

Jadi saya meminta sekaligus menghimbau dan memohon kepada bapak Gubernur DKI Jakarta H.Anies Rasyid Bawesdan agar menindak pegawai dan kepala Dinas Perhubungan yang telah menyelengsarakan warga masyarakat DKI Jakarta yang akan mencari Rizki untuk menghidupi keluarga nya Ujar nya Ahmudin.

( AS )


editor: red

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.