Recent Posts

Yusril Menerima Audiensi Paguyuban Pengurus & Karyawan Bus AKAP se-DKI Jakarta

Foto : Pertemuan Audiensi Prof.Dr.Yusril Izha mahendra,S.H, M.Sc Menerima Audiensi Paguyuban Pengurus & Karyawan Bus AKAP se-DKI Jakarta dikantor Markas DPP PBB Jalan Raya Pasar minggu Jakarta Selatan.

News Investigasi.com--

Jakarta,-Dalam kesibukannya sehari-hari sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang Prof.Dr.Yusril Izha mahendra,S.H, M.Sc menerima Audiensi dari Paguyuban Pengurus & Karyawan Bus AKAP se-DKI Jakarta.Senin (9/4/2018).

Kedatangan para Paguyuban Pengurus & Karyawan Bus AKAP se-DKI Jakarta disambut langsung oleh Prop.Dr.Yusril Izha mahendra,S.H, M.Sc dan Ketua DPW DKI Jakarta Bapak Madsanih.Manong.SH dan pengurus DPP dan DPW dikantor Markas DPP PBB Jalan Raya Pasar minggu Jakarta Selatan.

Ketua Paguyuban Pengurus & Karyawan Bus AKAP se-DKI Jakarta Bapak Ahmudin yang datang bersama pengurus menemui Ketua Umum Partai Bulan Bintang bapak Prof.Dr.Yusril Izha mahendra,S.H, M.Sc beliau mengatakan kepada awak media News Investigasi.com kami Paguyuban Pengurus Dan Karyawan Bus Antar Kota Antar Provinsi ( AKAP ) SE-DKI Jakarta untuk menyampaikan Terkait Terbitnya Surat Edaran Kadishub Prov. DKI Jakarta Nomor : 358/1.811. Tentang Pemindahan Operasional Bus Antar Kota Antar Provinsi ( AKAP ) Jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Terminal Terpadu Pulogebang Takarta Timur kepada bapak Prof.Dr.Yusril Izha mahendra,S.H, M.Sc.

Dimana mulai diberlakukan pada tanggal, 28 - 1 - 2017 sampai dengan sekarang kami " MENOLAK " atas di berlakukan Kebijakan atau Surat Edaran dari Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta nomor : 358/1.811 karena bertentangan dengan hajat hidup orang banyak baik secara sosial ekonomi dan budaya.

Karna penutupan tersebut berdampak Sosial Ekonomi yang terjadi terhadap kepentingan Masyarakat Sebagai berikut:

1.Ribuan Pengurus Dan Karyawan BUS AKAP terancam kehilangan Pekerjaan atau jadi pengangguran,kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga.

2.Meroketnya angka Kemiskinan di DKI Jakarta bahkan di NKRI.

3.Menyengsarakan para Penumpang untuk menuju ke kampung halaman serta biaya tinggi.

4.Ribuan para Pedagang terancam gulung tikar di dalam maupun disekitar Terminal.

5.Menjamurnya Terminal Bayangan di Prov. DKI Jakarta serta dijadikan sebagai ATM oleh oknum Dishub dan aparat lainnya.

6.Mengabaikan hajat Nasional khususnya umat islam mau menjelang bulan puasa, lebaran, Nataru, dan hari libur nasional lainnya.

Permasalahan ini sudah beberapa Kali di bahas baik DPRD, BPTJ, Prov. DKI Jakarta, Menhub RI. Tetapi belum ada penyelesaian.

Dan juga Permasalahan ini sudah beberapa Kali di bahas baik DPRD, BPTJ, Prov.DKI Jakarta,Menhub RI,akan tetapi belum ada penyelesaian.

Terakhir rapat dengan Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, pada tanggal, 27-2-2018.Undangan tertanggal, 212-2018.Rapat terlaksana atas dasar di terimanya permohonan Audiensi kepada Wakil Gubernur serta Disposisi dari Gubernur Prov. DKI Jakarta.

Dan hasil rapat disampaikan ke Wakil Gubernur Prov.DKI Jakarta Melalui Nota Dinas Deputi Gubernur Prov. DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi pada tanggal 1-3-2018.

Pada tanggal 5-3-2018 Wakil Gubernur Prov.DKI Jakarta menjawab atau Tindak Lanjuti ( TL) Nota Dinas Deputi Gubernur Prov. DKI Jakarta.

Dan pada tanggal 13-3-2018 Deputi Gubernur Prov. DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi disposisi ke Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta atas Jawaban atau Tindak Lanjut ( TL ) dari Wakil Gubernur Prov.DKI Jakarta.

Juga pada Tgl 13-3-2018 dan tgl 19-3-2018.
Kami sudah menghadap pihak Dishub DKI Jakarta degan Pak Masdes dan pak Adji.K.
Tetapi sampai saat in i Pihak Dishub ( KadishuB-) belum ada Tindak Lanjut ( TL ) Disposisi wakail Gubernur dan Deputi Gubernur Prov. DKI Jakarta dengan Nota Dinas nomor :002523.

Sangat di sayangkan seorang Kepala Dinas Mengangkangi atau mengabaikan surat Disposisi dari Wakil Gubernur dan Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Sejatinya seorang pejabat membuat kebijakan untuk kepentingan Masyarakat serta sejalan dengan VISI dan MISI seorang presiden RI dan Gubernur untuk mengangkat Harkat, Martabat serta Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat. Bukan sebaliknya menyengsarakan masyarakat.Demi Kesejahtraan dan keadilan Sosial bagi Masyarakat.

Dengan itu saya mohon Kebijakan dan Perlindungan sebagai berikut

1."OPERASIKAN KEMBALI BUS AKAP" di Terminal Provinsi DKI Jakarta.
2. Terbitkan Surat Instruksi Gubernur Prov. DKI Jakarta Untuk Mencabut Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jakarta Nomor : 358/1.811.

Karna manfaat Terminal Provinsi DKI Jakarta di Operasikan Kembali Untuk BUS AKAP dapat mewujudkan VISI dan MISI Presiden RI dan Gubernur di Provinsi DKI Jakarta :
1.Memberikan Pelayanan yang lebih baik dan ekonomi terjangkau oleh Masyarakat.
2.Membuka Lapangan Kerja untuk mengatasi pengangguran.
3.Sebagai Pondasi Pergerakan Ekonomi Kerakyatan.
4.Meningkatkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Prov. DKI Jakarta.
5.Turut Mencerdaskan Bangsa dan mengentaskan Kemiskinan.
6.Mengurangi Ketimpangan Kehidupan serta Memerdekakan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
7.Sumber Pemasukan APBD Prov. DKI Jakarta.
8.Memanusiakan manusia.

KETIDKADILAN, DISKRIMINASI yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta adalah :
1.BUS AKAP Dilarang Beroperasi di Terminal Resmi Provinsi DKI Jakarta.
2.Di Terminal Bayangan Prov. DKI Jakarta BUS AKAP banyak yang beroperasi bahkan di pelihara oleh oknum Dishub dll.
3.Terminal Tanjung Priok Tetap Beroperasi untuk BUS AKAP Kata Ahmudin.

Prof.Dr.Yusril Izha mahendra beliau mengatakan sangat prihatin dengan kebijakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta,menerbitka Surat Edaran Kadishub Prov. DKI Jakarta Nomor : 358/1.811.Tentang Pemindahan Operasional Bus Antar Kota Antar Provinsi ( AKAP ) Jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Terminal Terpadu Pulogebang Takarta Timur.

Saya bersedia untuk memperjuangkan hak-hakpara pencari nafkah diterminal tipe B se-DKI Jakarta Ujar nya Yusril.

Ditempat terpisah Madsanih.Manong.SH ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Prov DKI Jakarta Belaiu mengatakan,akan berjuang untuk membela para paguyuban pengurus dan karyawan Bus Akap Se-DKI Jakarta,untuk mengoprasikan kembali Bus Akap di Terminal Tipe B baik secara Hukum maupun secara konsulidasi terhadap Bapak Gubernur DKI Jakarta tandasnya Madsanih.

(AS)
editor: red

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.