Recent Posts

DISHUB DKI JAKARTA Kangkangi Disposisi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Foto : Ahmudin Ketua Paguyuban Pengurus dan Karyawan Bus AKAP Se-DKI Jakarta Bersama Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Bapak Prof.DR.Yusril Izhamahendra dalam cara Rakernas Patai Bulan Binttang (PBB).

News Investigasi.com--

Jakarta,- Berbagai upaya telah dilakukan oleh Paguyuban Pengurus dan Karyawan Bus AKAP Se-DKI Jakarta,untuk meminta kebijakan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang belum ada menemukan jalan solusi untuk membuka terminal-terminal yang ditutup oleh nya.Selasa (22/5/2018).

Pertemuan dan rapat yang sering dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan Paguyuban Pengurus dan Karyawan Bus AKAP Se-DKI Jakarta sampai sekarang masih belum ada keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh Dinas perhubungan tersebut.

Yang mana tuntutan Paguyuban pengurus dan karyawan Bus AKAP se-DKI Jakarta hanya sederhana menyangkut hajat orang banyak warga masyarkat dan rakyat indonesia yang masih sangat membutuhkan bus akap diterminal terminal tersebut

Ahmudin Ketua paguyuban pengurus dan Karyawan Bus AKAP Se-DKI Jakarta menyayangkan dan menyesalkan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta (DISHUB) masih belum menemukan jalan solusi nya mengenai tentang dibuka nya kembali BUS AKAP masuk ke terminal-terminal.

Yang mana Bus-bus AKAP yang akan masuk keterminal-teminal tersebut keberadaan nya masih sangat dibutuhkan warga masyarakat.

Padahal semua terminal itu adalah sala satu pondasi yang kuat terhadap ekonomi ketakyatan.Dan banyak menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Karna saya melihat DisHub tidak sejalan dari visi dan misi nya Gubernur DKI Jakarta,untuk memberikan keadilan. Kesejahteraan bagi warga masyarakat DKI Jakarta.

Apa lagi terminal-terminal tersebut insfratukturnya sudah sangat memungkinkan dan layak para bus akap masuk kedalam terminal tersebut.

Dan sangat disayangkan apa bila insfatuktur terminal yang sudah dibangun dengan bagus megah dan mewah yang mamakai dana rakyat tidak manfaatkan yang mana bisa menghasilkan pendapatan dana APBD DKI Jakarta dalam pemutaran ekonomi kerakyatan.

Jangan mengharap keadilan dan kesejahteraan sosial akan terwujud jika disposisi dari mentrian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan diteruskan Diaposisi Gubernur DKI Jakarta Ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta di abaikan begitu saya oleh seorang kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta kata Ahmudin.

Ditempat terpisah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang DKI Jakarta bapak Madsanih.SH beliau mengatakan juga kepada awak media News Investigasi. Com.ketika kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak memberikan kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak.jabatan kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah mesti nya di Copot.

Yang seharus nya seorang kepala Dinas memberikan kebijakan untuk terciptanya pelayanan yang prima serta memanusiakan manusia kata Madsanih.

( SS )
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.