Recent Posts

Kombes Pol Dwi Asmoro : Sama Dengan Kendaraan Bodong

Dirlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung Kombes Pol Dwi Asmoro,Polisi Tindak Penunggak Pajak Tapi STNK Dua Tahun STNK Tidak Disahkan,

News Investigasi.com-- 

Terkait jika dilakukan penahanan kendaraan sebagai barang bukti terkait kendaraan yang tidak membayar pajak sebagai efek jera menurut Kombes Pol Dwi Asmoro bisa saja dilakukan.

Namun pada dasarnya kepolisan harus bersikap bijak dalam bertindak.

Sebab itukan sarana transportasi masyarakat bisa saja mereka tidak memiliki sarana transportasi lain.

Sehingga jika ada alternatif lain untuk barang bukti seperti dokumen maka hal itu akan dilakukan.

"Dua alasan jadi pertimbangan kalau menyita kendaraan sebagai barang bukti pertama memberatkan masyarakat kedua membebani kita mengamankan barang bukti tersebut jadi alternatif nya ya dokumen yang kita tahan," kata Kombes Pol Dwi Asmoro

Perlu diingat bahwa jika kendaraan selama dua tahun berturut-turut tidak dilakukan pengesahan atau registrasi ulang STNK maka datanya akan dihapuskan dari data kepolisian.

Kata lain kendaraan tersebut, tidak memiliki dokumen lagi sama seperti kendaraan bodong.

Pihaknya melakukan penindakan atau menilang terhadap STNK kendaraan yang tidak disahkan. 

Sesuai UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas pasal 70 ayat 2 yakni STNK kendaraan berlaku selama 5 tahun dan wajib dilakukan pengesahan setiap tahun.

"Sekali lagi bahwa polisi tidak berkaitan dengan teknis pembayaran pajak kendaraan dan yang ditilang itu STNK yang dianggap tidak sah kalau pajaknya silahkan pihak DPPKAD," kata Kombes Pol Dwi Asmoro

Memang sesuai Perpres no 5 tentang mekanisme di Samsat proses pengesahan STNK itu dilakukan berbarengan dengan pembayaran pajak kendaraan yakni STNK disahkan setelah pemilik kendaraan membayar pajak.

Jadi mekanismenya sama namun produk hukumnya berbeda yakni UU Lalulintas dan UU Perpajakan. Dimana produk juga berbeda yakni STNK dan SKPD.

"Polisi tidak berwenang Soal kendaraan yang menunggak pajak namun polisi berwenang terhadap STNK yang tidak disahkan setiap tahunya," kata Kombes Pol Dwi Asmoro

Terkait dengan upaya pihak pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan karena tinggi angka tunggakan pihak Ditlantas siap melakukan kerjasama saat ini dari 580.277 dari 923.234 kendaraan di Bangka Belitung menunggak pajak.

Ditlantas menunggu dari Pemprov Kepulauan Bangka Belitung untuk berkerjasama.

"Upaya Pemprov akan kita dukung dan kita menungggu hal tersebut," kata Kombes Pol Dwi Asmoro

( Bambang PR )

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.