Recent Posts

Ada apa Dengan Penegak Hukum Kita Terhadap Insan PERS

News Investigasi.Com– Pimpinan Media News Investigasi.Com AS.Sisca Pradita.SH sangat menyayangkan tindakan pemanggilan salah satu wartawan yang bernama Afrijal,  wartawan nusantaraterkini.com yang di duga pencemaran nama baik seseorang.

Yang mana seharus nya Pelapor tidak menggunakan kewajiban hak koreksi, adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar, yang telah diberitakan oleh pers bersangkutan.

Yang tertuang didalam Undang Undang Pokok Pers nomot 40 tahun 1999, Bab I, Pasal 1 nomor 13. "Dasar inilah saya menolak untuk di BAP sebab, Pelapor tidak menggunakan regulasi hukum, dalam ketentuan Pers", Tegas Sisca

Karna penolakan tersebut sudah sesuai dengan isi dari BAB II, Pasal 4, nomor 4 disebutkan bahwa; dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hal tolak.

"Sisca juga sebagai insan PERS sangat menghargai, apresiasi terhadap kinerja kepolisian, tegasnya.

Juga secara regulasinya, apakah pelapor sudah memenuhi tahapan tahapan seperti dimaksud dalam Undang Undang Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999. Dan MoU antara Dewan Pers dan Polri.

Bahwa; Pelapor tidak seharuanya melaporkan dugaan pencemaran nama baik ini ke pihak penegak hukum (kepolisian), sebab wartawan dilundungi oleh UNDANG UNDANG POKOK PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 yang sifatnya Legspesialis DAN ISI DARI BUTIR BUTIR Memorandum of Understanding (MoU) antara KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA dan DEWAN PERS.

Karna menurut saya delik pers bukan delik pidana, delik pers adalah sengeketa pers bukan kriminalisasi,dan jangan mengkebiri hak hak jurnalis dengan mengabaikan undang undang pokok pers", 

Sisca juga mengatakan, kasus Afrijal murni sengketa delik pers, bukan ranahnya pidana. "Aneh kok bisa statusnya ditingkatkan dari penyelidik menjadi penyidik, apakah Pelapor sudah memenuhi jenjang dan haknya?".ujarnya.( Red )


Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.