Recent Posts

LKPHI : Revisi UU KPK Kembalikan Tujuan KPK Saat Dibentuk

News Investigasi.com,Jakarta--

Orasi yang dilontarkan dari Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia (LKPHI) di depan Gedung KPK Jakarta pada Hari Rabu 2/10/19.

Ismail Marasabessy.SH. selaku Direktur Eksekutif beserta Refly.A. Rengirit dan elemen LKPHI menyeruakan orasinya.
Sesuai amanah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatukan bahwa "Setiap orang berhak berserikat. berkumpul dan mengeluarkan pendapat".
maka atas dasar itulah Kami dari Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia hadir untuk berupaya menjadi pemersatu Dimana kami sangat memberikan apresiasi kepada ExParlemen dalam melakukan Revisi Undang-Undang KPK No. 30  tahun 2002. 

Wacana Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangatlah wajar, dimana Revisi tersebut dilakukan untuk mengembalikan semangat dan cita-cita dibentuknya lembaga antirasuah tersebut. Pembahasan revisi UU KPK hemat kami dari Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia sudah memenuhi unsur di antaranya : unsur yuridis, filosofis dan sosiologis. "Karena sejak 2002 dipraktikkan UU KPK itu, dalam praktiknya ada yang tidak sesuai, adanya ketimpangan dan hilangnya peran strategis KPK dewasa ini.

Menurut kami, dari aspek fllosofis, revisi UU tersebut akan mengembalikan marwah dan jati diri ketika dibentuknya KPK sebagai lembaga yang fokus menangani permasalahan korupsi. hal itu dapat dilihat dari tugas lembaga anti korupsi soal koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung, Polri dan kementerian terkait, untuk saat ini, KPK kadang tidak berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut apabila melakukan penindakan. Padahal, menurutnya, tugas utama KPK adalah melakukan koordinasi selain penindakan. 

Selain daripada itu terkait kewenangan penyadapan KPK. Saat ini, KPK boleh melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan. Berbeda dengan pihak dari Kejagung dan Polri. Jika ditinjau dari peran supervisi yang dimiliki KPK, apabila menemukan ada indikasi praktik korupsi, KPK seharusnya mengutamakan koordinasi dengan lembaga terkait. Kemudian apabila masih ditemukan 'permainan' setelah dilakukan koordinasi, maka KPK dapat melakukan penindakan, mengingat, tugas utama KPK adalah koordinasi, supervisi, baru penindakan. Kernudian, dari aspek sosiologis, saat ini tidaK seluruh suara masyarakat memberikan dukungan kepada KPK. Sebab, hal itu dapat dilihat dari respons masyalakat yang pro dan kontra terkait pembahasan revisi UU KPK.

 Kami dari Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesiai (LKPHI) menilai cita-cita dibentuknya Wadah pegawai KPK juga melenceng dari aturan yang ada, mengingat wadah itu seharusnya dibentuk untuk fokus ke masalah internal bukan ekstemal di luar KPK. 

Wadah Pegawai KPK bukan untuk demo. Nah ini ekstemal diurus. Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR pada sidang paripuma pada 5 September 2019. Baleg akan mempercepat pembahasan revisi itu, sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 habis.( Ginting )

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.