Recent Posts

Lurah Meruya Selatan Bakal Copot Oknum Ketua RW Diduga Pungli PTSL

News Investigasi.co.,Jakarta-- Munculnya Pungutan Liar (Pungli) soal biaya pengurusan Pendaftaran Tanah Systematis Lengkap (PTSL) di kawasan Jalan H. Juhri RT 005 RW 08, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sehingga menimbulkan persepsi buruk bagi masyarakat luas.

Pasalnya, dugaan pungli pada program PTSL yang sudah diterapkan Presiden itu, hingga kini masih marak terjadi di lingkungan tersebut.

Sejumlah warga di lingkungan RW 08 mengaku di pungut biaya yang lumayan fantastic. Mulai dari Rp. 1,5 juta hingga Rp 4 juta, salah satunya dari seorang ibu rumah tangga yang berstatus single parrent berinisial A yang memiliki tanah bangunan seluas 40 M² dan membayar biaya pengurusan PTSL kepada Ketua RW 08, Jaroni sebesar Rp. 4 Juta.

"Kalau saya mah sudah masuk banyak, Empat Jutaan, tapi bayarnya engga sekaligus, janjinya surat saya jadinya satu atau dua bulan kata pak RW. Saya bayar dari lebaran tahun kemarin," ungkap A saat dikonfirmasi WARTALIKA.id dengan bukti rekaman video, Selasa 22 Oktober 2019.

Selain itu, pengakuan lain terlontar dari seorang nenek berinisial, R yang memiliki tanah bangunan seluas kurang lebih 50 M² dan membayar pengurusan PTSL secara bertahap dengan total biaya Rp. 3 Juta kepada orang yang sama. "Saya cuma dikasih lihat doang, kata pak RW, ini surat resinya, biayanya untuk kesono kemari, saya sih pinginnya cepet jadi sertifikat saya, kalau jadi tenang saya," ucap R dengan lantang.

Menanggapi permasalahan tersebut, Lurah Meruya Selatan, Ubaydillah mengatakan, akan mencopot jabatan ketua RW jika hal itu terbukti.

"Saya engga mau rancu jika ada temuan di 2018 yang berkaitan dengan angka-angka itu, jangankan di tingkat kelurahan, di tingkat RW pasti berbeda-beda, ini yang kita khawatirkan. Maka itu, saya untuk di 2019 jangan ada seperti itu lagi, karena sudah saya tutup tidak boleh lagi dilakukan oleh RW, saya sudah bikin SK nya sudah keluar," imbuh Ubaydillah saat dikonfirmasi WARTALIKA.id, Rabu 23 Oktober 2019 di ruanganya.

Menurut kepala wilayah yang belum lama menjabat itu mengatakan, dalam peraturan di Kelurahan Meruya Selatan, jika ada perangkat kerja di tingkat RW melakukan hal demikian dan terbukti, maka akan dicopot dari jabatanya.

Disisi lain, Humas Jakarta Barat Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Ormas Bang Japar) Agus Bison angkat bicara setelah mengetahui hal tersebut. "Iya jika masih ada oknum yang pungut biaya PTSL sampai sebesar itu, apalagi alasannya untuk ongkos mengurus PTSL, yang saya tau PTSL itu program dari Pak Jokowi yang memang secara adiministrasi digratiskan," bebernya.

"Jadi, dengan adanya kejadian seperti ini kami atas nama Ormas Bang Japar akan mendampingi korban untuk melaporkan oknum tersebut kepada intansi terkait agar tidak ada lagi praktik-praktik pungli PTSL," tegas Agus Bison.

Warga Perlu Tahu !!

Pembuatan sertifikat lahan melalui program PTSL dipungut biaya sebesar Rp 200 ribu. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Gratis (Ditanggung Pemerintah)

Penyuluhan

Pengumpulan data (alas hak)

Pengukuran bidang tanah

Pemeriksaan tanah

Penertbitan SK Hak/pengesahan data yuridis dan fisik

Penerbitan sertifikat

Supervisi dan pelaporan

(Bayar Sendiri)

Penyediaan surat tanah (bagi yang belum ada)

Pembuatan dan pemasangan tanda batas

BPHTB jika terkena

Lain-lain (materai, fotokopi, letter C, saksi, dsb).

( Ginting )

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.