Recent Posts

Dua Pejabat DKI Mundur di Tengah Sorotan Pembahasan Anggaran

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019).

News Investigasi.com,Jakarta -- Para pejabat DKI Jakarta belakangan menjadi sorotan publik karena anggaran janggal yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Banyak usulan anggaran yang membuat publik bertanya-tanya misalnya anggaran Rp 5 miliar untuk influencer, anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Tak hanya itu, publik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta juga meradang karena dokumen KUA-PPAS APBD 2020 tak kunjung diunggah ke situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

Akibatnya, publik tak bisa mengakses dokumen anggaran yang sedang dibahas tersebut.

Di tengah sorotan publik mengenai rancangan anggaran, dua pejabat Pemprov DKI Jakarta malah mengundurkan diri dari jabatannya.

Keduanya adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi.

Setelah anggaran influencer heboh
Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya sejak Kamis (31/10/2019).

"Per tanggal 31 semalam dia mengundurkan diri," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2019).

Chaidir menuturkan, Edy mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan tidak ada yang menekan Edy untuk mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri ini terjadi setelah heboh anggaran Rp 5 miliar untuk influencer.

Meski demikian, Chaidir membantah pengunduran diri Edy berkaitan dengan kasus anggaran Rp 5 miliar untuk membayar influencer dalam rancangan KUA-PPAS untuk APBD 2020.

"Tidaklah, tidak ada kaitan ke situ (anggaran influencer). Dia mau mengundurkan diri saja, mengundurkan diri atas permintaan sendiri," kata Chaidir.

Setelah melepas jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, lanjut Chaidir, Edy ingin menjadi staf Dinas Pariwisata di anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Dia ingin ke sana minatnya, ingin jadi staf anjungan Taman Mini," ucap Chaidir.

Alasan Kepala Bappeda
Pengunduran diri Edy kemudian disusul oleh Sri Mahendra sebagai Kepala Bappeda DKI Jakarta.

Bappeda sendiri punya peran vital karena bertugas mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran.

Mahendra menyebutkan pada situasi dan kondisi seperti ini kinerja Bappeda bisa lebih baik.

"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Mahendra berharap kinerja Bappeda lebih baik lagi setelah dia mengundurkan diri.

"Harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima pengunduran diri Mahendra.

Anies menyatakan, Mahendra akan menjadi widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.

"Pak Mahendra akan kembali jadi widyaiswara seperti posisi beliau sebelumnya. Pelaksana Tugas Kepala Bappeda dipegang oleh Ibu Suharti, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman," ucap Anies.

Anies terkejut
Anies mengaku terkejut saat Mahendra menyampaikan surat pengunduran diri. Namun, dia menghormati keputusan Mahendra.

"Ini adalah sikap yang perlu dihormati, perlu dihargai, ketika memilih untuk memberikan kesempatan kepada yang lain ketika memikirkan organisasi di atas kepentingan dirinya," tutur Anies.

Anies berterima kasih kepada Mahendra karena telah bertugas sebagai Kepala Bappeda selama 10 bulan sejak dilantik pada 9 Januari 2019.

Sementara soal Edy yang juga mengundurkan diri, Anies belum banyak berkomentar. Sebab, dia belum bertemu langsung dengan Edy karena Edy sedang berada di luar kota.

"Beliau (Edy) hanya menyerahkan surat pengunduran diri, tapi belum bertemu dan belum ada informasi lebih jauh," kata dia.

Anies belum menentukan pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata yang akan memimpin dinas tersebut untuk sementara waktu.

Pembahasan anggaran tak terganggu
Meski ditinggal dua pejabatnya saat pembahasan anggaran, Anies mengaku bahwa hal tersebur tidak akan menganggu proses pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 bersama DPRD DKI.

"Kalau terkait pembahasan (anggaran), Insya Allah tidak (mengganggu)," ungkapnya.

Anies telah menyiapkan pelaksana tugas yang akan memimpin Bappeda untuk sementara waktu. Pelaksana tugas kepala Bappeda akan dijabat Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman Sri Suharti.

Anies menyampaikan, Suharti berpengalaman di bidang perencanaan dan sudah mengikuti proses penyusunan dokumen anggaran di Bappeda sejak dilantik pada 12 September 2019.

"Ibu Suharti sudah mendampingi Bappeda. Selama beliau di sini satu bulan lebih, itu salah satu tugas beliau adalah bekerja bersama Bappeda. Jadi ini tandemnya akan langsung, bisa langsung jalan, karena beliau mengikuti semua prosesnya," kata Anies.
(AS)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.