Recent Posts

126 Lurah Seruduk Pemkot,Minta Wakil Walikota Klarifikasi


Sebanyak 126 Lurah Geruduk Pemkot, Minta Wakil Walikota Klarifikasi
PerwakilanLurah dari 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung sedang berada di Kantor Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

News Investigasi,com,Lampung --

Sebanyak 126 Lurah dari 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung, mengeruduk Kantor Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Jum'at 24 Januari 2019 pagi.

Aksi protes yang digelar Forum Kelurahan se-Kota Bandar Lampung itu, untuk meminta klarifikasi dari pihak Pemerintah. Lantaran pernah disebut sebagai penyalur bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)   yang penyebarannya tidak adil dan merata, serta dinilai carut marut di tingkat kelurahan.

Lurah disalahkan dalam pernyataan yang pernah di lontarkan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar, melalui media sosial (medsos) dan juga forum pertemuan dengan warga.

Ketua Forum Kelurahan Se-kota Bandarlampung, Rosbandi mengatakan aksi yang diinisiasi para lurah berdasarkan hasil kesepakatan bersama itu, meminta Yusuf Kohar mengklarifikasi, mencabut dan meminta maaf atas pernyataannya tersebut.

"Kami memberikan hak jawab terkait yang pernah disampaikan Bapak Wakil Walikota Bandar Lampung di beberapa tempat, di media sosial dan di kelurahan dalam pertemuan. Kami para lurah merasa ingin mengklarifikasi atas ucapan tersebut, karena kami terasa terganggu dan tersinggung. Karena kami sudah bekerja semaksimal mungkin," kata Rosbandi, kepada Wartawan.

Menurut, Lurah Tanjung Gading itu,  Wakil Walikota Yusuf Kohar harus mengklarifikasi statement yang dinilai tak selayaknya dikatakan oleh pejabat tinggi. Pasalnya, Lurah merupakan bagian dari pejabat yang mengabdi kepada Rakyat Kota Bandar Lampung.

"Pak Wali Kota fungsinya lain, Wakil lain, termasuk kami lurah adalah satu sistem. Jika satu sistem dianggap jelek, artinya semua jelek. Termasuk Pak Wali Kota," ungkapnya.

Rosbandi menjelaskan, terkait dengan PKH yang ditangani kelurahan itu tidak benar. Pasalnya,  bantuan sosial tersebut merupakan program pemerintah pusat. Dan mulai pendataan dan pembagian bantuan ditangani langsung oleh pusat.

"Saya bicara dengan data, Kementrian meminta data tahu 2015 untuk diverifikasi, disini kita hanya memfasilitasi. Artinya tim verifikator memverifikasi data 2015 , dari data ini yang diusulkan 350, yang verifikasi 180 an. Saya yang punya data ini sudah saya usulkan, saya nangis, saya capek luar biasa. Tapi dibilang nggak benar, ini yang nggak bener siapa?," paparnya.

Begitu pula disampaikan Lurah Kedamaian Hendri. Menurutnya, kapasitas lurah hanya mengusulkan warga di wilayahnya. Sementara, untuk mengesahkan tetap dari wewenang pusat.

"Untuk mencoret saja saya nggak bisa. Ini ditempat saya ada yang mengundurkan diri hasil sosiali, Yang dikatakan kita tidak bener yang mana?," tegasnya, dan dibenarkan Lurah Kota Sepang, Samsulnila "data itu memang sudah ada dari kementrian, bukan ngarang-ngarang," tandas Samsulnila.

Lurah Panjang Sutomo mengutarakan, landasan operasional program PKH merupakan kendali penuh oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah dapat data dari BPS, ada petugas dari Kemensos yang mengeksekusi data itu sehingga keluarlah data itu yang diterima di setiap kelurahan.

"Kedudukan lurah dimana? Lurah mengetahui bahwa ada data yang disodorkan oleh BPS. Jadi posisi lurah tinggal menunggu verifikasi dari petugas Kemensos yang turun ke masyarakat yang didampingi petugas sosial masyarakat (PSM) kecamatan," terangnya.

Ditambahkan, M Yono selaku Lurah Kupang Kota, jika data PKH diterima lurah dari pusat pada 2011 lalu. Peran PSM sendiri terputus garis organisasi keluarhan, artinya tidak ada bentuk sangkut paut kewenangan apapun ketika PSM menjalankan tugasnya.

"Kami sakit hati kami dikatakan tidak mengerti, tugas lurah hanya kordinasi kepada PSM. Karena tugas PSM juga bukan merupakan warga setempat. Setelah itu ada pendamping, itu dari dinas sosial. Kami tidak punya hak untuk mengganti," pungkasnya.

( Adiet )



Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.