Recent Posts

" Luar Biasa "KPK Bersahabat dengan Dalang Kasus Penyuapan Penyelenggara Pemilu


 Gedung KPK.


News Investigasi.com,Jakarta ---

Kecamuk gelisahan seantero rakyat Indonesia makin meluap, semanjak beredar kabar pemberitaan bahwa Lembaga Demokrasi mulai goyah, disusupi oleh oknum-oknum elite politik yang memasung demokrasi saat ini.

Munculnya, kasus dugaan suap Anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, membuat masyarakat menggantung harapan besar terhadap Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap tuntas kasus tersebut.

Namun gelagat KPK akhir-akhir ini nampak tidak elok lagi terlihat, sejak pemimpin anti korupsi tidak mengindahkan langkah upaya tim penindakan dalam menangkap pelaku dalang penyuapan tersebut.

Hal ini menandakan, kalau ditubuh KPK ada konspirasi didalamnya, hingga nyaris terkesan harus menutupi letak keberadaan Harun Masuki, yakni kader partai PDIP yang sempat menyuap Wahyu Setiawan kala itu.

Dihadapan awak media pemimpin KPK berujar, pada tanggal 6 Januari Harun tidak lagi berada di Indonesia, dan belum dapat diketahui keberadaannya hingga sekarang, belum berselang lama tim penindakan KPK pernah sempat memonitor Harun hingga mendaratkan kaki ke lokasi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, pada Rabu, 8 Januari.

Tindakan itu dilakukan sesudah anggota KPK mencokok Wahyu, lantaran diduga menerima uang suap 900 juta, demi upaya untuk meloloskan kader partai PDIP sebagai legislator di dapilnya, yaitu daerah Sumatera Selatan satu dengan menempuh cara melalui pergantian antara waktu.

Kalimat senada juga diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly pada Kamis, 16 Januari, ia juga menyatakan, Harun (dalang kasus penyuapan penyelanggara pemilu) masih menginjakkan kaki diluar Indonesia.

Dilansir dari Tempo, Harun pernah sempat berpergian ke negara Singapore pekan itu, tapi kepergian Harun di Singapore hanyalah semalam, selepas itu diapun kembali sebelum Wahyu dibekuk oleh KPK. Harun disinyalir mengamankan diri bersembunyi di Goa Sulawesi Selatan.

Gelagat Kedua pimpinan lembaga negara negara KPK maupun Menteri Hukum, terbilang penuh tanda tanya, terkesan membungkam keberadaan Harun saat ini

Ada benarnya apa yang digelisah kan masyarakat bahwa pemberantasan korupsi akan melemah pasca-revisi Undang-Undang KPK.

( Bambang PR )

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.