Recent Posts

ITW Keritik Keras Komisi V DPD RI , Rencana Penerbitan SIM,STNK dan BPKB oelh Kemenhub

Ilustrasi SIM, STNK dan BPKB 

News Investigasi.com,Jakarta--
 
Wacana soal penerbitan surat kendaraan (SIM, STNK dan BPKBP) yang akan dilimpahkan ke Kementerian 


Ramai wacana penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kemenhub yang digaungkan beberapa anggota DPR RI Komisi V.

Usulan ini sejurus dengan dorongan dari komisi V DPR RI untuk merevisi isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Namun usulan revisi UU No. 22 Tahun 2009 ini ditentang oleh Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch, Edison Siahaan.

"Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak DPR RI menghentikan rencana revisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang diatur dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan," kata Edison di Jakarta, Jum'at (7/2/20).


Semangat sejumlah anggota komisi V DPR RI melakukan revisi UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ditandai dengan upaya memasukkannya dalam Prolegnas 2020.

"Sehingga mengundang kecurigaan ada udang di balik batu. Apalagi pasal yang akan direvisi sangat jauh dari problem lalu lintas dan angkutan jalan yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab para anggota DPR RI," tegasnya.

ITW mempertanyakan urgensi dan manfaat merevisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK, dan BPKB.

Kemudian diusulkan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.


Edison menilai, keinginan DPR RI justru bukti ketidak pahamannnya tentang UU No. 22 tahun 2009, atau ada pesan dari pihak atau kelompok tertentu.

"UU No. 22 tahun 2009 melibatkan beberapa kementerian diantaranya Kemenhub, PU dan Polri," tuturnya.

"Maka UU No. 22 tahun 2009 menjadi rujukan untuk membangun koordinasi antar instansi menjadi sinergi dalam upaya mewujudkan amanat undang-undang sekaligus chek and balance," bebernya.

Edison menambahkan, masing-masing kementerian sudah memiliki kewenangan sesuai dengan tupoksi.


Polri yang memiliki kewenangan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) begitu juga peran Polri dalam UU No 22 tahun 2009 yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Karenanya, untuk melaksanakan fungsi itu, tentu dibutuhkan registrasi dan identifikasi orang maupun kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi.

"SIM adalah bukti legalitas yang diberikan negara kepada warganya, bahwa pemegang SIM itu sudah memiliki kompetensi menggunakan kendaraan di jalan raya dan memahami tentang keselamatan dirinya maupun orang lain," jelasnya.

"Sehingga Polri melakukan registrasi identitas pemilik SIM melalui proses sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.

( Syam )

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.