Recent Posts

Polresta Bandara Soetta Bongkar Kasus Curanmor

Polresta Bandara Soetta Bongkar Kasus Curanmor


News Investigasi.com,Jakarta--

Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti menyangkan kepolisian yang mengancam tak mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi para pelajar yang ikut aksi demonstrasi yang berbuntut rusuh.

Menurut Retno, yang dilakukan kepolisian tersebut melanggar hak anak. Terlebih, sejumlah pelajar yang dibawa ke mako Polda Metro Jaya dikatakan Retno sebagian besar diamankan saat sebelum sampai lokasi demo di Jakarta.

"Mayoritas anak yang dari data kami itu di Polda Metro Jaya juga yang ada banyak yang ikut-ikutan dan yang diamankan itu sebelum sampai lokasi," jelas Retno saat on air di Radio PRFM Bandung 107,5 News Channel, Rabu 14 Oktober 2020.

Karenanya ia meminta petugas untuk melihat dalam perspektif anak. Dengan demikian tak ada hak anak yang terlanggar.

Menurut saya ini melanggar hak anakdengan mengancam tidak mengeluarkan (SKCK-red), tidak mendapat kerja. Ini akan membahayakan menurut kami, karena perspektifnya mestinya punya perspektif anak dan itu pakai peraturan," ungkapnya.

Ia pun mempertanyakan dugaan pelanggaran yang dituduhkan pada anaktersebut. Menurutnya, anak yang ditangkap di sebelum sampai lokasi aksi demo tak memiliki kesalahan apapun.

"Akhirnya anak-anak ini tidak melakukan kesalahan tapi mereka dicatat sebagai melakukan perbuatan kriminal. Kalau mengungkapkan pendapat adalah perbuatan kriminal, apa dasar yang digunakan?," jelas Retno.

Retno menegaskan, kalaupun memang anak tersebut melanggar aturan maka petugas kepolisian harus menggunakan dasar Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak.

"Ketika belum terbukti, kita masih menganggap semua itu dugaan. Kalau mereka terbukti, itu silahkan saja ikuti proses hukum itu. Polisi harus menggunakan undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak," tandasnya.

( Syam )

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.