Recent Posts

As.Sisca Pradita.S.H : Surat Edaran Kapolri Terkait ITE " Bagaimana Nasib Insan PERS "

Ad Sisca Pradita.S.H ( Pimpinan Redaksi News Investigasi com ).

News Investigasi.com,JAKARTA---

Setelah sebelumnya dikabarkan akan mengaktifkan Virtual Police atau polisi di dunia maya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh anggota Polri agar berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kapolri, tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif.

Surat Edaran tersebut bernomor: SE/2/II/2021, tertanggal 19 Februari 2021. Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

"Polri harus senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika dan produktif," kata Sigit dikutip dari Surat Edaran pada Senin, 22 Februari 2021.

Ia juga mengingatkan seluruh penyidik Polri untuk memahami pedoman seperti mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.

Selanjutnya, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.

"Kemudian penting mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert. Tujuannya untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber," ujarnya.

Dalam menerima laporan dari masyarakat, Sigit mengatakan penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoax dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

"Sejak penerimaan laporan agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi," jelas dia.

Di samping itu, Sigit mengatakan terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme dan separatisme.

"Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali," katanya.

Lalu penyidik dalam melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.

"Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara," kata mantan Kepala Bareskrim Polri.

Sigit meminta penyidik agar berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.

"Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil, dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan. Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," katanya.

Pimpinan Redaksi Media News Investigasi.com As.Sisca Pradita.S.H beliau menanggapi positif Surat Edaran (SE) Kapolri, tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif.

"Itu hal yang bagus. Dimana UU ITE harusnya tidak membredel ruang gerak dalam berdemokrasi. Namun penerapan itu nampaknya akan berjangka panjang, karena dibawah Kapolri masih banyak oknum atau polisi nakalnya," ucap Sisca

Menurut Sisca, selain warga masyarakat pekerja pers juga kerap dijebak dengan UU ITE. Contohnya saja menurut data LBH Pers, sepanjang tahun 2020 terdapat 10 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis, di mana delapan kasus di antaranya menggunakan ketentuan undang-undang ITE.

"Pantas saja LSM internasional yang memperjuangkan kebebasan pers, Reporters Without Border (RSF) merilis data yang menunjukkan indeks kebebasan pers Indonesia tahun 2020 menempati peringkat 119 dunia dengan skor 36,82 jauh di bawah Timor Leste yang berada di peringkat 78 dunia dan juga Malaysia yang berada di peringkat 101 dunia," beber Sisca.

Masyarakat harus tahu bahwa regulasi yang paling menghantui wartawan adalah undang-undang ITE. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pers Indonesia saat ini "Sedang Sakit" karena ada dua indikator utama yang mencerminkan kondisi tersebut, yakni aspek hukum dan politik.

"Saat ini orang bebas mengkritik tapi bebas juga mendapatkan intimidasi. Jadi sama-sama punya kebebasan, yaitu kebebasan mengkritik dan kebebasan mengintimidasi," jelas Sisca.

Lanjut Sisca, Polri adalah pangkal penegakan UU ITE tersebut. Keluarnya Surat Edaran (SE) Kapolri itu lantas bagaimana nasib Insan Pers dan Perusaahan Media yang suka mengkritik pedas dan kritik yang keras.

"Pak Kapolri Sigit juga harus memikirkan peranan dan kontribusi Pers selama ini dalam memajukan bangsa. Jangan dikit-dikit kena UU ITE karena pemberitaan," tandasnya. 

( Redaksi )

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.