Recent Posts

As.Sisca Pradita.S.H : Kapolri Evaluasi Kinerja Petugas Satpas Daan Mogot SIM Terkait Pungli SIM

As.Sisca Pradita.S.H ( Pimpinan Redaksi News Investigasi.Com )

JAKARTA, News Investigaai.Com--

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri, penerbitan surat ijin mengemudi (SIM), Golongan SIM A Baru Rp 120 ribu, perpanjang SIM A Rp 80 ribu, golongan SIM C Baru Rp 100 ribu, dan perpanjang SIM C Rp75 ribu.

Peraturan diatas hanya menjadi dongeng bagi oknum-oknum polisi di Satpas SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Jalan Daan Mogot Jakarta Barat. Pasalnya berapa kali pun pergantian Kapolri, praktik pungli dan legalnya percaloan belum bisa di berantas hingga saat ini.

Hal itu lantaran masih adanya dugaan praktik pungli dan percaloan di Satpas SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Jalan Daan Mogot Jakarta Barat.

Ironisnya lagi, proses pengurusan SIM jalur tol tersebut diduga dilakukan oleh para calo yang secara terang-terangan menawarkan jasanya kepada para pemohon SIM.

Acapkali, ketika jasa calo ditolak maka pemohon SIM akan dihadapkan dengan sulitnya mengurus SIM melalui jalur mandiri (maju sendiri).

Seperti apa yang dialami AB yang membeberkan, jika untuk mendapatkan SIM A, ia harus mengeluarkan kocek sebesar Rp 800 ribu kepada oknum calo.

"Lewat calo memang mahal, tapi sudah pasti lulus dan dapat SIM. Kalau kita ngurus sendiri, jangan harap bisa lulus," ujar AB yang sudah gagal dua kali mengikuti tes praktek. Rabu (10/3/2021).

"Warga masyarakat yang tidak mu disebutkan namanya mengatakan kalau saya  mengurus sendiri tidak bakalan lulus pak. Bisa-bisa sampai ngulang tiga sampai lima kali. Seperti mengikuti ujian teori itu," tambah dia dengan nada kecewa.

Lebih lanjut dikatakan, sehebat apapun si pemohon SIM menguasai ujian terori dan praktek, tidak akan menjamin bisa lulus dan pulang membawa SIM pada hari itu juga.

"Mau gimana lagi yah, kalau saya nggak pakai jasa calo bisa berminggu-minggu SIM nggak jadi. Dari pada harus bolak-balik rugi waktu, materi, nggak ada pilihan yah pakai jasa calo aja," ungkap dia.

Hal serupa juga terjadi kepada inisial N, dimana N terpaksa menggunakan jasa calo untuk membuat SIM C miliknya.

"Diminta Rp 700 ribu, itu pun prosesnya cepat dan kurang lebih dari sejam, SIM C langsung jadi seperti yang dijanjikan," jelasnya.

Dengan jasa calo, tentu saja proses pembuatan SIM lebih cepat karena mereka diduga sudah kongkalikong dengan oknum petugas di dalam. Meskipun warga sadar bahwa sudah dirugikan dengan membayar dana berlipat ganda.

Terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane pria yang kerap mengkritik institusi Polri itu, saat dikonfirmasi JURNALHITZ dan beberapa awak media, Kamis 11 Maret 2021 siang via WhatsAppnya belum memberikan komentar terkait praktek pungli dan percaloan tersebut.

Sementara, atas keprihatinan hal tersebut, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Kurniadi Hidayat saat diminta tanggapan nya menanggapi dingin aksi cuek Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane atas permintaan tanggapan terkait ramainya pemberitaan awak media terkait praktek percaloan dan pungli Satpas SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Jalan Daan Mogot Jakarta Barat.

"Jika Indonesia Police Watch (IPW) bungkam terkait problematik percaloan dan pungli di tubuh Polri, ini patut kita pertanyakan. Kenapa? karena memang tugas IPW selama ini kan memberikan masukan juga mengkritik Polri," kata Kurniadi saat dihubungi JURNALHITZ via telepon selulernya. Kamis (11/3/2021) malam.

Kurniadi meminta kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar mengevaluasi kinerja Satpas SIM di Indonesia. Karena menurutnya praktek percaloan dan pungli itu masih terus ada dan tidak bisa hanya menutup mata saja.

Harapannya sih Kapolri atau jajarannya mau mengevaluasi kinerja Satpas SIM, agar tidak ada lagi masyarakat yang terbebani dengan biaya mahal saat mengurus SIM," pintanya.

Ditanya terkait, apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), punya komitmen dalam pemberantasan pungutan liar guna membantu pemerintah dan masyarakat. Kurnia menegaskan, LPKNI adalah Lembaga Independen yang terus berjuang membela Hak masyarakat dan konsumen juga sebagai kontrol sosial bagi pemerintah serta masyarakat.

"LPKNI juga mementingkan serta membela Hak masyarakat, pokoknya semua terkait kinerja pemerintah, institusi terkait dan lain-lain yang sudah merugikan masyarakat pasti akan kita bela," tegasnya.

(RD)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.