Recent Posts

Nur Afni Sajim Minta DKI Ambil Alih Pengelolahan Fasos dan Fasum di Jalan Peta Selatan

Anggota DPRD Nur Afni Sajim 

JAKARTA, News Investigasi.Com-


Anggota DPRD  DKI Jakarta meminta kepada pemerintah daerah untuk mengambil alih pengelolaan fasos dan fasum di Jalan Peta Selatan RT 10/01, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Pasalnya, keberadaan 14 kios yang ada di lahan tersebut diduga menguntungkan sejumlah oknum di wilayah setempat.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim mendesak Kasudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Jakarta Barat Nuraini Sylviana untuk mengambil tindakan. Tujuannya, agar lokasi tersebut bisa dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah.

"Kalau lokasi tersebut diambil alih oleh Sudin Koperasi UMKM, tentunya akan berpotensi mendatangkan PAD dan bisa menjadi lokasi binaan (lokbin) bagi para pedagang," ujar Nur Afni pada Kamis (18/3/2021).

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengambil alih aset fasos dan fasum. Apalagi aset tersebut terindikasi mendatangkan pendapatan yang jumlahnya besar.

"Fasos dan fasum itu bisa digunakan untuk tempat lokasi binaan (lokbin) UMKM. Tentu itu akan lebih baik, dibandingkan dibina pribadi oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri," kata Nur Afni.

Kasudin Koperasi dan UMKM Jakarta Barat, Nuraini Silvyana mengungkapkan, pendirian kios di sana harus berkoordinasi dengan pejabat wilayah karena merupakan kewenangan lurah dan camat. Justru, Silvy berharap tempat itu bisa menjadi lokbin di bawah kendali Sudin Koperasi dan UMKM

"Saya sudah berkordinasi dengan camatnya, itu merupakan lokasi sementara (loksem) yang sudah ada sejak tahun 2000. Kalau menurut hemat saya, seharusnya camat dan lurah harus berkordinasi, agar bisa menjadi PAD untuk Pemda," ujar Silvy kepada wartawan.

Silvy mengaku, pihaknya memang kekurangan lokbin untuk para UMKM di wilayah Jakarta Barat. Dia meyakini, para pelaku UMKM tentunya akan menyambut baik bila lahan tersebut menjadi lokbin di bawah kendali Sudin Koperasi dan UMKM.

Menurutnya, diperlukan berbagai tahapan untuk mengubah status loksem menjadi lokbin. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama para pemangku kepentingan yang lain, harus menggelar rapat koordinasi yang mendalam.

"Nanti Wali Kota yang akan mengeluarkan kebijakan lahan tersebut bisa menjadi lokasi binaan UMKM atau tidak. Kemudian kamimengeluarkan SK, supaya kedepan bisa ditarik retribusinya," ungkap dia.

Seperti diketahui, Legislator DKI Jakarta menyoroti keberadaan 14 kios di Jalan Peta Selatan RT 10/01, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Pasalnya, belasan kios itu berdiri di atas lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) milik Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu dikatakan Nur Afni Sajim, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat. Afni mengetahui hal itu setelah melakukan reses di wilayah setempat untuk mendengar aspirasi warga terkait pelayanan dan penataan infrastruktur yang dilakukan DKI Jakarta.

Afni menduga ada permainan kongkalikong antara oknum pejabat terkait lahan fasos fasum dengan pedagang setempat. Kabarnya, penghasilan dari pengeloaan lahan tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

"Saya minta pejabat di Jakarta Barat jangan bermain terkait fasos fasum. Ketika itu lahan fasum, ya harus dikembalikan kepada fungsinya. Jangan dibiarkan dikelola individu untuk memperkaya diri, apalagi posisi lahan hijau kita masih sangat kurang," kata Afni pada Kamis (4/3/2021).

( RD)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.