Recent Posts

Bimtek Desa, Modus Perampokan Anggaran Dana Desa

Iilustrasi Anggaran Desa yang digondol.

MADINA , News Investigasi.com--

Mengingat dana desa yang diterima tiap tahunnya terus meningkat, alhasil kegiatan berbentuk pelatihan (pembinaan) pun gencar dilakukan untuk menyasar dana desa. Kegiatan Bimtek Desa terus saja dilakukan tanpa memperdulikan hasil (output) yang jelas. Padahal dana yang bersumber dari APBN ini mestinya dikelola secara baik dan tepat sasaran.

Apalagi di masa pandemi ini sebagaimana yang tertuang di dalam Permendesa No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Yakni, dana desa harus diarahkan untuk kegiatan percepatan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals). Melakukan pemulihan ekonomi untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan.

Alangkah mirisnya melihat masih saja ada oknum-oknum yang memanfaatkan wewenangnya untuk meraup keuntungan pribadi dari proyek-proyek pelatihan seperti ini. Pihak desa hanya dijadikan objek, harus mengikuti arahan, dan desa "dipaksa" menyisihkan dana desanya untuk kegiatan tersebut, ini adalah modus perampokan anggaran. Parahnya, saat anggaran desa belum turun tapi bimtek harus diadakan.

Selain itu, dalam pelaksanaannya banyak ditemukan masalah yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Menteri Dalam Negeri dalam surat edarannya No. 140/8120/SJ menegaskan bahwa Bimtek dilaksanakan bersama OPD terkait dan lembaga yang sudah mendapat rekomendasi dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan berbasis hasil (output).

Baru saja sepekan yang lalu Bimtek Desa Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan, kini ada lagi Bimtek yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 8 – 11 Juni 2021 di Medan. Yayasan Abadi Learning Center sebagai panitia pelaksana.

Pada bimtek yang lalu, yang diadakan di Hotel Le Polonia Medan tanggal 27 – 30 Mei 2021, pihak panitia pelaksana ICON Training Center Bapak Maulid Purnama selaku direktur utama saat dikonfirmasi mengatakan bimtek tersebut tidak melibatkan dinas PMD Kabupaten selaku OPD terkait, dan lembaga ICON Training Center ini diduga illegal karena tidak memiliki izin/rekomendasi dari Kemendagri.

Tentunya masyarakat mengharapkan agar bimtek ini bisa ditertibkan dan berjalan sesuai regulasi yang ada.

( RD)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.