Recent Posts

Pasar Lokbin Rawa Buaya Jakarta Barat Ada Dugaan Pungli

Djarot Saparudin pada saat melakukan pemantauan PPKM Darurat, mengatakan, tentang adanya dugaan pungli terhadap pedagang yang berada dilokasi Binaan ( Lokbin ) milik Pemda DKI Jakarta


JAKARTA, News Investigasi.com--

Pasar Lokasi Binaan (Lokbin ) Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta barat dibawah binaan Pemda DKI Jakarta mulalui Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ( PPKUKM ) Jakarta barat, diduga ada pungutan liar terhadap para pedagang di luar retrebusi yang di tetapkan.

Hal itu menimbulkan keresahan bagi para pedagang,dimana saat ini kondisi sedang sulit akibat virus Corona.

Hal itu terungkap ketika wartawan melakukan investigasi mengenai kabar adanya pungli yang dilakukan oleh oknum oknum yang mencari keuntungan pribadi di lokasi bunaan (lLokbin pemda tersebut.

Salah seorang pedagang inisial (M) pada wartawan mengatakan pasar inj milik Pemda seharusnya pungutan liar itu tidak ada.

"Inikan milik pemda,seharusnya tidak ada lagi pungutan liar di luar retrebusi,tapi ini berbeda dengan kenyataan,sampai sekarang pungutan itu tetap ada.Kata M.yang enggan disebut namanya.

M mengatakan,kalau untuk kisaran pungutan itu berpariasi,untuk listrik Rp. 6000,Rupuah,sampah 10.000,Rupiah keamanan 5000 Rupiah dan 2000 tiga orang lainya setiap malamnya.Kalau di total mencapai 27.000 setiap kali dagang.

"Kami pedagang dalam pasar ini ada di pasar Lokbin Binaan ( Lokbin ) Pemda DKI Jakarta seharusnya tidak ada pungutan di luar retrebusi itu." ungkapnya.

Menanggapi hal itu,Djarot Saparudin pada saat melakukan pemantauan PPKM Darurat, mengatakan, tentang adanya dugaan pungli terhadap pedagang yang berada dilokasi Binaan ( Lokbin ) milik Pemda DKI Jakarta,

"Jika teman – teman media mendapat informasi bahwa ada terjadi pungutan liar yg di lakukan oleh orang – orang tanpa identitas yang jelas, dan ilegal itu bisa masuk dalam kategori pungli.Walaupun saya sendiri sudah mencium aroma itu,namun kita perlu ada pembuktian lebih lanjut kita serahkan ke penegak hukum" tegasnya. Rabu ( 7 /7/21)

Djarot menambahkan, kalau tempat ini milik Pemda DKI Jakarta berarti, tentu Pemda DKI memberikan fasilitas penerangan terhadap para pedagang yang ada di Lokasi Binaan ( Lokbin). itu semua, subsidi dari anggaran APBD DKI Jakarta

"Mengenai penerangan lokbin di Subsidi oleh Pemerintah DKI Jakarta. Melalui Sudin PPKUKM dengan anggaran APBD sekitar kurang lebih kurang 12 sampai dengan 15 jt setiap bulanya,"ujar Djarot.

(DT)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.