Recent Posts

Bar No Name Langgar PPKM, Manejer Catut Nama Polres Tangsel

Bar No Name 

Www.News Investigasi.com,Tangerang –


Sebuah tempat hiburan malam di kawasan Gading Serpong Tangerang (16/10/21) dengan leluasa melakukan aktifitasnya diluar jam yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yaitu hingga pukul 24.00 WIB. 

Selain melanggar jam malam tempat hiburan ini juga tidak menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti penggunaan aplikasi peduli lindungi, penggunaan masker, menjaga jarak, hingga kapasitas pengunjung yang seharusnya dibatasi.

Seperti yang terlihat pada foto, dimana para pengunjung begitu padat dan abai terhadap protokol kesehatan. Semua bersorak-sorai tanpa memperhatikan efek terhadap kerumunan tersebut. Upaya pemerintah untuk mempercepat pandemi di negeri ini rupanya sangatlah sia-sia. Pasalnya ditengah gencarnya pemerintah kembali menata kehidupan yang baru di negeri ini justru malah dicederai oleh pengusaha-pengusaha nakal yang demi meraup keuntungan semata.

Hingga pukul 01.30 WIB (17/10/21) pengunjung masih didapati berdatangan tempat hiburan ini. Lucky yang merupakan manager "Bar No Name" ini mengatakan saat di konfirmasi dirinya telah melakukan koordinasi dengan Polres Tangerang Selatan, "Iya tadi kita juga sudah koordinasi juga dengan Polres Tangsel, sama tim-tim disana, ya dari intelnya…" ucap manager No Name itu. Dengan sangat percaya diri Lucky berbicara seolah telah mendapatkan privilege dari Polres Tangerang Selatan untuk setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh tempat hiburan malam yang dikelolanya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebelumnya pernah mengatakan sanksi pidana bagi pelanggar kebijakan PPKM Darurat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 212 dan Pasal 218, serta Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Untuk Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan mengancam masyarakat yang melanggar kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Minimnya pengawasan aparutur dan satgas covid-19 di wilayah Kecamatan Pagedangan ini menjadi pertanyaan kita semua. Sejalankah apa yang digaungkan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di lapangan yang melibatkan aparatur negara sampai tingkat Kecamatan? Sampai berita ini ditayangkan belum ada penindakan terhadap tempat hiburan malam ini dan masih tetap beroperasi. Bahkan pihak aparatur negara terkesan abai terhadap kejadian ini.

( SYM )

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.